Infobengkulu.com — Pelaksanaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun menjadi sorotan dalam Diskusi Seru Menjelang Kongres III Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI). Forum yang digelar secara virtual pada Rabu (21/10/2026) tersebut membahas penguatan demokrasi, efektivitas pengawasan parlemen, hingga keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Mengusung tema “Dua Tahun Prabowo-Gibran: Makin Kuat atau Kekuasaan Makin Dominan”, diskusi ini menjadi wadah bagi alumni, senior, kader KAMMI, dan masyarakat umum untuk bertukar pandangan mengenai perjalanan pemerintahan serta pelaksanaan mandat rakyat dalam sistem demokrasi.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Umum Pimpinan Nasional KA KAMMI, H. Suryadi Jaya Purnama, S.T., M.Si. Sejumlah narasumber turut memberikan perspektif dalam pembahasan tersebut, yakni H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.IPol., Anggota Komisi XIII DPR RI, dan Nasarudin Sili Luli, S.H., Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign. Diskusi dipandu oleh Zhinda Aufa Tazkya, kader KAMMI UIN Jakarta.
Salah satu isu utama yang mengemuka ialah pentingnya fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pengawasan parlemen menjadi instrumen untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Yanuar Arif Wibowo menekankan bahwa mandat yang diperoleh pemerintah melalui pemilu tidak menghilangkan kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan.
“DPR memiliki posisi penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan ini harus dijalankan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Mandat yang diberikan melalui pemilu bukan berarti pemerintah berjalan tanpa pengawasan. Justru, mekanisme pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” demikian rumusan tanggapan Yanuar berdasarkan pokok pemaparannya.
Selain fungsi pengawasan parlemen, diskusi juga menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nasarudin Sili Luli mengangkat data mengenai kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Data mengenai kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Persepsi dan respons publik merupakan indikator penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, membaca data secara objektif, dan menjadikan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan serta menjaga kepercayaan publik,” demikian rumusan tanggapan Nasarudin berdasarkan pokok bahasan yang disampaikan.
Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pelaksanaan program. Dampak kebijakan dan respons masyarakat juga perlu menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik.
Data mengenai persepsi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi, dengan tetap memperhatikan kejelasan sumber, metode, dan periode pengumpulan data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Dari pihak penyelenggara, Yudha A. Wiranagara, selaku Wakil Ketua I Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) KAKAMMI sekaligus panitia kegiatan, menyampaikan pentingnya ruang diskusi untuk mempertahankan tradisi intelektual dan meningkatkan kepedulian terhadap persoalan kebangsaan.
“Diskusi ini menjadi ruang bagi alumni dan kader KAMMI untuk menjaga tradisi berpikir kritis terhadap perjalanan bangsa. Kami ingin memastikan bahwa pembahasan politik tidak berhenti pada dukungan atau penolakan terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong evaluasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan lahirnya gagasan konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian rumusan tanggapan Yudha berdasarkan konteks kegiatan.
Antusiasme peserta turut mewarnai jalannya diskusi. Peserta dari berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, menyampaikan beragam perspektif mengenai kondisi demokrasi, evaluasi kebijakan nasional, serta harapan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Keterlibatan peserta lintas wilayah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan kekuasaan dan keberpihakan terhadap rakyat tidak hanya menjadi perhatian kelompok tertentu, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diskusi berlangsung semakin intens hingga sekitar pukul 23.00 WIB, melampaui jadwal awal yang direncanakan berakhir pukul 21.00 WIB. Dinamika pertukaran pandangan tersebut menunjukkan besarnya perhatian peserta terhadap persoalan pengawasan pemerintah, efektivitas kebijakan, dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Melalui forum menjelang Kongres III KAKAMMI ini, peserta diajak memahami bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum. Pelaksanaan mandat rakyat harus disertai pengawasan parlemen yang efektif, keterbukaan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menilai kebijakan publik.
Pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi kekuasaan dan siapa yang membela rakyat pun menjadi refleksi penting dalam mengevaluasi perjalanan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, kepentingan masyarakat perlu tetap menjadi orientasi utama, sementara lembaga pengawas dan ruang partisipasi publik harus berfungsi untuk memastikan suara rakyat tetap diperhitungkan dalam setiap kebijakan negara. (IH)
